Batam – Dalam rangka mendukung program nasional pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan memperkuat peran Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sagulung, Rabu (09/07/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Desa Binaan Imigrasi yang digagas sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan orang, terutama di wilayah dengan potensi kerentanan tinggi.

Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Sekretaris Camat Sagulung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi penyuluhan dari narasumber Kantor Imigrasi Batam, yaitu Bapak Aryanda Barnaz dan Bapak Prio Widjanarko dari Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal. Dalam sesi ini, disampaikan pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk TPPO, modus operandi, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat.

Kehadiran perwakilan KSP semakin memperkuat pesan penting dalam kegiatan ini. KSP turut memberikan arahan sekaligus membuka ruang diskusi bersama peserta mengenai program Desa Binaan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi isu TPPO yang kompleks dan transnasional.

Peserta kegiatan terdiri dari perangkat kelurahan, RT/RW, pengurus Kwartir Ranting Sagulung, serta adik-adik pramuka yang tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan dan tanggapan disampaikan, terutama menyangkut peran generasi muda dalam menjaga komunitas dari ancaman TPPO.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan kunjungan KSP ke lokasi berikutnya di Kelurahan Teluk Tering. Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial dalam melindungi warga dari ancaman perdagangan orang.

Kantor Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian, serta menjadi garda depan dalam upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia.