Batam – (Senin, 10/10/22). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Entry Meeting atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Pembukaan kegiatan Entry Meeting yang dilaksanakan di Aula Ajat Sudrajat Havid Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho, Sekretaris Itjen, R. Natanegara Kartika Purnama , Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Agung Rektono Seto, para Pimpinan Tinggi Pratama serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Imigrasi dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham Kepri.

Ketua Tim BPK RI, Ahmad Nurdi Putranto mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP ini adalah untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Kemenkumham telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Nantinya akan dilakukan uji petik terhadap 4 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kepri yaitu Kanim Kelas I Khusus TPI Batam, Lapas Kelas IIA Batam, Rutan Kelas IIA Batam dan LPP Batam dimana sasaran pemeriksaan meliputi organisasi, prosedur kerja, personil,perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNPB di Lingkungan Kemenkumham“, ujarnya.

Selain itu, menurutnya alasan pemeriksaan ini adalah untuk mendukung penilaian atas program prioritas nasional ke tujuh yaitu stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, “disisi lain Kemenkumham telah berhasil meraih posisi ke empat realisasi PNBP seluruh Kementerian/Lembaga pada tahun 2020 dan 2021“, imbuhnya.

Sementara itu, Agung Rektono Seto mengungkapkan pada tahun 2022 semester I ini PNBP di Lingkungan Kanwil Kepulauan Riau telah mencapai 46.3 milyar yang terbesar berasal dari Layanan Keimigrasian sebesar 42.5 milyar, layanan AHU 3.9 milyar, layanan KI 646 juta, satker pemasyarakatan 212 juta dan sisanya merupakan PNBP dari BMN serta penerimaan kembali belanja TAYL.

“Saya berpesan kepada jajaran Kantor Wilayah agar membantu jalannya proses pemeriksaan dengan cara melakukan memberikan jawaban dan data dukung sesuai permintaan Tim BPK dan tentunya berisi informasi yang jelas, akurat dan akuntabel“, sebutnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Wisnu Nugroho dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan entry meeting merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menurutnya Kantor wilayah mempunyai peran yang cukup signifikan di dalam hal ini. Adapun peran kantor wilayah dalam optimalisasi PNBP ini adalah dalam fungsi pelayanan dan help desk, penyebaran informasi, koordinasi, sumber data dan advokasi.

“Saya berharap Kantor Wilayah dapat menjalankan tugas ini dengan baik, sehingga peningkatan PNBP dari berbagai sektor yang ada akan terus membaik dan meningkat dari waktu ke waktu“, ucapnya.

Beliau juga menyambut baik kehadiran Tim BPK RI pada hari ini, “Kemenkumham akan berupaya optimal di dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akurat dan akuntable serta sesuai ketentuan hukum, hasil pemeriksaan BPK RI ini akan menjadi stimulan dalam rangka pengelolaan keuangan yang semakin baik“, pungkasnya.

Menutup kegiatan pembukaan Entry Meeting diserahkan surat tugas Tim BPK RI kepada Plh. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Agung Rektono Seto disaksikan langsung oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Wisnu Nugroho, pemeriksaan akan dimulai pada hari ini hingga 16 oktober 2022 mendatang.