Batam – (Kamis, 04/03). Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengikuti Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan mulai Rabu hingga Jumat 5 Maret 2021. Kegiatan ini dibagi di dalam 6 sesi, pada sesi ini diikuti oleh Pejabat Struktural dan staf dari Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian serta Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Kegiatan internalisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepada jajaran Kantor Imigrasi Batam guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. I. Ismoyo, Kepala kantor Imigrasi Batam, selaku pemateri memaparkan pembangunan zona integritas menuju WBBM tidak hanya sebagai predikat yang diberikan kepada satuan kerja saja tetapi merupakan bentuk komitmen jajaran Imigrasi Batam dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terdapat 6 aspek yang menjadi perhatian mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut yakni, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Acara berjalan dengan lancar. Dengan adanya kegiatan ini jajaran pegawai Kantor Imigrasi Batam diharapkan dapat memahami dan mewujudkan Pembangunan Zona Integritas yang nantinya akan berperangaruh kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.