Batam - (Selasa, 22/12). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, I. Ismoyo didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Staf Kepegawaian Imigrasi Batam mengadakan kunjungan ke Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam, Budi Susilo di Gedung Bizfa Annex 4 Kantor Badan Pengusahaan Batam.

Hal Pertama yang dibahas terkait penyelesaian pending maters terkait transfer tanah rumah dinas yang berlokasi di Jalan Borobudur yang sudah dihibahkan ke kemenkumham pada tahun 2016 dan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2017. Saat ini status tanah tersebut masih dipegang oleh BP Batam dan belum di transfer ke Kemenkumham cq Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Diharapkan kedepannya pending maters ini dapat terselesaikan dengan bantuan BP Batam dalam hal ini Biro Umum dan bekerjasama dengan Direktorat Lahan BP Batam.

Pembahasan Kedua terkait penyelesaian pemanfaatan bangunan di Bandara Hang Nadim yang secara normatif bangunan tersebut telah menjadi milik Kemenkumham cq Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam namun bangunan tersebut saat ini digunakan oleh TNI dengan dasar surat pinjam pakai dari BP Batam ke TNI. Rencana yang dibahas terkait bangunan tersebut adalah apabila mungkin lahan tersebut diambil kembali oleh BP Batam dan Imigrasi diberikan relokasi tanah bangunan yang dekat dengan lingkungan Bandara Hang Nadim. Relokasi ini juga bisa difungsikan sebagai perkantoran Imigrasi Batam sebagai perluasan layanan keimigrasian dan juga dapat digunakan sebagai tempat tinggal petugas imigrasi yang bertugas di Bandara Hang Nadim.

Terhadap pending maters tersebut kepala Biro Umum akan berusaha menginisiasi pertemuan BP Batam dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang melibatkan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri dalam hal ini divisi keimigrasian supaya program kerja yang dikerjakan bisa diselaraskan.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan koordinasi terkait adanya pegawai kemenkumhan di BP Batam. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam akan berupaya aktif membantu pegawai Kemenkumhan di BP Batam terkait masalah kepegawaian.