Batam - (Jumat, 04/12) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melanjutkan pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengundang unsur perwakilan Pengadilan Negeri Kota Batam (PN Batam) a.n Ibu Sri Endang Amperawati selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam,  unsur Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (ORI Kepri) a.n Bapak Lagat Parroha P.S selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, unsur perwakilan Tim Penyusun dan Perancang (Suncang) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam rapat Kesepahaman Perubahan/Perbaikan Data Kependudukan.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Bapak I.Ismoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Batam dengan memperkenalkan jajaran pejabat administrator dan pejabat pengawas di Kantor Imigrasi Batam kepada kepala ORI Kepri dan wakil ketua PN Batam serta menyampaikan tujuan diagendakan rapat.

Lagat Parroha P.S selaku kepala ORI Kepri sangat menyambut baik dengan adanya rapat untuk selanjutnya menjadi sebuah perjanjian kerjasama trilateral ini. “Cukup banyak publik yang berkonsultasi ke ORI Kepri berkenaan dengan perubahan identitas di Paspor, terjadi kebingungan di publik apakah ini kewenangan Disdukcapil atau kewenangan Imigrasi, diharapkan masing-masing instansi untuk membuat alur yang jelas setelah terjadinya Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman untuk menampilkan petunjuk teknisnya”, ujarnya.

Wakil Ketua PN Batam dalam hal ini mewakili Ketua karena berhalangan hadir mengatakan bahwa pertemuan terakhir dengan Kepala Kantor Imigrasi Batam melanjutkan pertemuan sebelumnya telah menemui titik terang tentang pembahasan Perjanjian Kerjasama / Nota Kesepahaman ini, inventarisasi yang telah disusun oleh tim Imigrasi Batam telah dibagikan kepada rekan-rekan Hakim yang berada di lingkungan PN Batam dan meminta untuk memberikan waktu bagi Hakim untuk mempelajari dan mengumpulkan pendapat pada hari Senin, 7 Desember 2020 yang selanjutnya akan didiskusikan. “Apapun hasil dari pembahasan Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman akan disampaikan ke rekan-rekan Hakim”, ungkapnya. “Berharap dari Perjanjian Kerjasama/ Nota Kesepahaman ini didapatkan simpulan yang baik demi memberikan kemudahan kepada publik”, lanjutnya.

Sedangkan I. Ismoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi memberikan paparan draft Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman yang telah diperiksa / koreksi oleh tim Disdukacapil Batam. Dalam pemaparannya I. Ismoyo menyampaikan informasi dan meminta bantuan kepada tim Suncang terkait alternatif judul, standar dan pasal-pasal untuk draft Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman.

 

Diskusi Pembahasan Konsep Kerja Sama/Kesepahaman Perbaikan/Perubahan Data Kependudukan Berlangsung Hangat dan Kondusif.

Tampilan Rancangan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama yang dibahas Bersama dalam Rapat.

Kabid Pencatatan Sipil menyampaikan judul yang dipilih oleh Disdukcapil berisi tentang Nota Kesepahaman bukan Perjanjian Kerjasama, dikarenakan bentuk Perjanjian Kerjasama telah terjalin antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kabid Pencatatan Sipil lebih fokus untuk membahas pasal tentang pemuktahiran data Kartu Tanda Penduduk (KTP) hasil penetapan PN Batam. “Sudah ada data terpusat secara kesisteman sesuai Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diakses juga oleh Imigrasi ataupun sebaliknya, jadi sebagai saran untuk dapat direvisi dengan klausul pertukaran data kependudukan hasil penetapan PN Batam ”, ungkapnya.

“Berkenaan dengan klausul pertukaran data ini adalah pertukaran informasi yang diperlukan secara kasus per kasus bukan pertukaran data secara kesisteman”, sela Kasi Dokumen Perjalanan.

“Jika dalam keadaan mendesak baiknya juga disampaikan kepada Disdukcapil, dan untuk perbaikan nama orang tua dapat di masukkan dalam draft Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman.” Ujar Kabid Pencatatan Sipil

Dalam keadaan mendesak / force majeure Imigrasi Batam dapat menyesuaikan data tanpa ada putusan PN Batam ataupun Disdukcapil untuk memberikan tindakan penyelamatan contoh kasus orang sakit yang dirujuk keluar negeri (Singapura/Malaysia)”, kata Ismoyo. “Selanjutnya hasil penyesuaian akan disampaikan ke PN Batam dan Disdukcapil pada kesempatan pertama”, ujarnya lagi.

Kepala ORI Kepri berharap terjalinnya kesepahaman antara Kantor Imigrasi Batam, Disdukcapil dan PN Batam yang kemudian disusun menjadi Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman.

“Kedepannya diharapkan agar bisa diterapkan “satu data satu identitias satu orang satu paspor” agar pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dan mempersingkat birokrasi dengan tetap memperhatikan aspek hukum”, tutup Ismoyo.