Batam - Senin (07/12). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan secara Elektronik dengan tema "Revolusi Digital dalam Layanan Kewarganegaraan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat dan Akurat" yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bertempat di Pacific Palace Hotel Batam. Sosialisasi dibuka dengan Laporan Penyelenggara Kegiatan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Peserta kegiatan terdiri dari Direktur Tata Negara Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Atase Hukum Malaysia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Kantor Urusan Agama Lubuk Baja. Kegiatan dihadiri juga oleh para Notaris di Kota Batam, Organisasi Perca Kota Batam, Aparat Penegak Hukum, Disdukcapil, Camat, Lurah dan Stakeholder terkait lainnya.

Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan secara Elektronik

Dalam kegiatan ini, I.Ismoyo, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menjadi salah satu narasumber, dan Sofia Widijakusuma Dewi, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, moderator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan pemaparan masing-masing. Berikut poin-poin utama yang disampaikan :

Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan materi dengan tema “Layanan Permohonan Kewarganegaraan Secara Elektronik dalam rangka Revolusi Digital Mendukung Percepatan Akses Pelayanan Publik secara jarak jauh melalui aplikasi Zoom”. Direktur TN menjelaskan tentang dasar hukum pewarganegaraan, layanan pewarganegaraan dan kewarganegaraan yang dimiliki oleh Direktorat Tata Negara, serta permasalahan terkait dengan kewarganegaraan dan pewarganegaraan.

Berikutnya Atase Hukum Malaysia memaparkan materi dengan tema “Dinamika Layanan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia di Malaysia secara jarak jauh melalui aplikasi Zoom”. Dalam sesi ini, Atase Hukum Malaysia menjelaskan perihal perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia, permasalahan WNI yang berdomisili secara legal maupun illegal di Malaysia, serta layanan kewarganegaraan yang diberikan oleh Atase Hukum Malaysia

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyampaikan perihal status keimigrasian terutama untuk pasangan perkawinan campuran (perca) serta anak hasil perkawinan campuran. Ismoyo menjelaskan dasar-dasar hukum perkawinan campuran serta status keimigrasian anak berkewarganegaraan ganda, layanan kantor imigrasi terkait dengan pelaku perca. “Untuk orang tua dengan anak berkewarganegaraan ganda untuk tidak lupa memilih kewarganegaraan untuk anaknya jika sudah memasuki usia 18 tahun ke atas,” tuturnya.

Narasumber selanjutnya yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan materi dengan tema Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan terkait Kewarganegaraan di Kota Batam. Kepala Disdukcapil menyampaikan peran dokumen adminduk capil sebagai bukti status kewarganegaraan dan perolehan hak setiap individu bernegara, peraturan pelaksanaan pencatatan perubahan kewarganegaraan, tata cara persyaratan tata cara pendaftaran pendudukan pencatatan sipil, serta tindak lanjut pencatatan perubahan status kewarganegaraan.

Terakhir moderator menyampaikan ringkasan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kepada para peserta sosialisasi sekaligus membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Sosialisasi diakhiri dengan ucapan terima kasih untuk seluruh peserta dan narasumber yang telah menghadiri acara sosialisasi. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh peserta dan para peserta dapat memahami dengan baik tentang kewarganegaraan dan layanan-layanan yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait.