Batam - (Kamis, 05/11) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka melanjutkan pertemuan pada hari Senin, 26 Oktober 2020 terkait Inventarisasi Penyelarasan Kependudukan serta Keimigrasian dan Kewarganegaraan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta rombongan. Adapun yang menjadi agenda utama dalam pertemuan ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu:

1. Inventarisasi permasalahan kependudukan, keimigrasian, dan kewarganegaraan;
2. penyelarasan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan, keimigrasian, dan kewarganegaraan;
3. Rintisan kerjasama kesepahaman proses perubahan data kependudukan dan pemohon paspor.

 

Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memberikan buah tangan berupa buku yang berjudul “Undang - Undang Keimigrasian Dalam Sandingan”. Lalu kegiatan ini dilanjutkan dengan masing – masing instansi menyampaikan paparannya terkait permasalahan yang terjadi terkait perbedaan penetapan permasalah data kependudukan di instansi masing - masing. Setelah dilakukan pembicaraan terkait permasalahan tersebut maka terdapat rintisan pokok - pokok bahasan atas :
1. Penyelarasan implementasi tata cara perubahan data kependudukan terkait nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin dan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelarasan penetapan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah masuk usia untuk memilih kewarganegaraan dalam pengajuan dokumen kependudukan berupa akta lahir dan kartu tanda penduduk. 

Dari pihak Disdukcapil pun menyampaikan terkait pembetulan nama satu atau dua huruf ,ataupun perubahan tempat lahir maupun tanggal lahir tidak perlu putusan pengadilan selama memiliki bukti otentik berupa ijazah. Dengan catatan, ijazah tersebut terbit lebih dahulu dibanding akta kelahiran. Dengan antusiasnya dari kedua belah pihak dalam menyampaikan paparannya, kedepannya diharapkan juga untuk bisa membuat forum kependudukan dan keimigrasian agar dapat berbagi informasi dalam penerbitan dokumen keimigrasian dan kependudukan sehingga pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dan mempersingkat birokrasi dengan tetap memperhatikan aspek hukum.