Batam - Rabu (21/10) Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk wilayah Republik Indonesia serta dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan keimigrasian, maka diadakannya diseminasi/sosialisasi penyebarluasan informasi kebijakan dan sekaligus memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan atau implementasi peraturan/kebijakan. 

Bertempat di Aula Kantor Walikota Batam yang dihadiri oleh Pjs.Walikota Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam (Kakanimsus Batam), Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian (Kasi Intalkim), Kepala Seksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam (Kasi Inkomkim), Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam (Kasi TIK), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam (Forkominda Kota Batam), Perwakilan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia adin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Pjs. Walikota Batam membuka acara sosialisasi dan menyampaikan akan segeranya dibuka kembali akses masuk Orang Asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia oleh Pemerintah Indonesia, terutama pada tanggal 26 Oktober 2020 terkait implementasi kebijakan Travel Corridor Arangement (TCA) yang membuka kembali akses masuk dari Singapura ke Batam dan sebaliknya, yakni untuk Singapura pelabuhan yang akan dibuka adalah Pelabuhan Ferry International Tanah Merah, dan untuk fasilitas akses masuk yang akan dibuka di Kota Batam adalah Pelabuhan Ferry International Batam Center

Pemerintah Indonesia melalui tim yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan,dan Kementerian Hukum dan HAM telah memeriksa kesiapan Pelabuhan Ferry International Batam Center terkait rencana pembukaan kembali aktifitas perlintasan penumpang di masa adaptasi kebiasaan baru 

Berkaitan dengan rencana pembukaan kembali akses masuk Orang Asing ke wilayah Indonesia terutama negara Singapura dalam TCA bertujuan untuk memudahkan perjalanan untuk kegiatan bisnis, ketenagakerjaan, ekonomi, dan dinas. Sementara itu Singapura pun memiliki kebijakan serupa yaitu Reciprocal Green Lane.

Diwajibkannya bagi Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia yaitu salah satunya kebijakan terkait pelaksanaan Test Polymerase Chain Reaction(PCR) yang ditetapkan harus dilakukan minimal 72 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan.

Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, memberikan pemahaman kebijakan melalui diseminasi/sosialisasi baik kepada pemerintah kota maupun stakeholder di wilayah Kota Batam mengenai kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor 26 Tahun 2020. Dalam pemaparannya I. Ismoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyampaikan garis besar mengenai telah dicabutnya kebijakan larangan masuk bagi Orang Asing dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 26 tahun 2020.

Pokok kebijakan terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2020 Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang membuka ruang masuknya Orang Asing dengan Visa Kunjungan maupun Visa Tinggal terbatas baik bekerja maupun tidak bekerja dalam kategori dan tujuan tertentu sementara tidak dalam kategori wisatawan, dan berpegang pada protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu ia menginformasikan 7 (tujuh) pelabuhan laut dan satu bandar udara di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai pintu perlintasan masuk bagi Orang Asing sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020, dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.03.01 Tahun 2020.