Bagikan Halaman:

Anak Berkewarganegaraan Ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Peryataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3(tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan

Anak berkewarganegaraan ganda dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih kewarganegaraannya. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dilakukan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan asing.

Anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan adalah:
a. anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
b. anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Affidavit.

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor imigrasi) atau di luar wilayah Republik Indonesia (Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri).

Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK

dan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pemohon dilakukan berdasarkan permohonan. Permohonan sebagaimana yang dimaksud diajukan kepada Menteri dengan mengisi format Pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat data Pemohon dan dokumen persyaratan. Data Pemohon meliputi:
a. nama lengkap anak;
b. tempat dan tanggal lahir;
c. jenis kelamin;
d. alamat tempat tinggal;
e. nama lengkap orang tua;
f. status perkawinan orang tua;
g. kewarganegaraan orang tua;
h. Kewarganegaraan;
i. status perkawinan;
j. nomor paspor;
k. tempat penerbitan paspor;
l. tanggal berlaku paspor;
m. nomor dan tanggal Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor dan tanggal Affidavit, atau nomor dan tanggal surat keterangan Direktur Jenderal;
n. nama ayah, Kewarganegaraan ayah, tempat dan tanggal lahir ayah, dan alamat tempat tinggal ayah; dan
o. nama ibu, Kewarganegaraan ibu, tempat dan tanggal lahir ibu, dan alamat tempat tinggal ibu.

Dokumen persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut :

a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
e. surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan;
di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
f. pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
g. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi Affidavit atau surat keterangan Direktur Jenderal; dan
h. asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.


Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan, Selain mengunggah dokumen persyaratan Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan.
Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing

Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan (Surat Pernyataan Melepas Kewarganegaraan RI).
Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan harus dilampiri dengan:
1. Paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
2. Affidavit; dan/atau
3. Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.
Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:
1. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
2. mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
3. mencabut Paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
4. memutakhirkan data sebagai WNA.

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan

Dalam hal Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mencabut:
1. Affidavit;
2. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
3. Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan.