Bagikan Halaman:

Jenis penggantian paspor hilang:
  1. Penggantian Paspor karena Hilang (kelalaian)
  2. Penggantian Paspor karena Hilang (karena keadaan kahar / force majeure)
Penggantian Paspor Hilang :
  1. Apabila paspor hilang, diminta agar segera melapor ke Kantor Imigrasi dimana pemegang berdomisili untuk meminta Penggantian.
  2. Membuat laporan kehilangan paspor kepada Kantor Kepolisian atau pihak berwenang jika anda berada diluar negeri
  3. Penggantian paspor yang hilang, dilaksanakan setelah melalui Berita Acara Pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi
  4. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan / kelalaian, disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian paspor dapat ditangguhkan selama 6 bulan sampai paling lama 2 tahun.
  5. Apabila paspor hilang / rusak diluar negeri, laporlah segera kepada Perwakilan RI diluar negeri
Penggantian Paspor Hilang karena keadaan kahar (force majeure) meliputi keadaan :
a. banjir;
b. gempa bumi;
c. kebakaran;
d. huru hara; dan
e. bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Persyaratan penggantian paspor karena hilang :
  1. Persyaratan sama dengan permohonan paspor baru baik untuk dewasa maupun untuk anak dibawah umur 17 tahun (KTP, KK, Ijazah/Akta lahir/Surat Nikah dalam bentuk asli dan fotocopy A4);
  2. ditambah dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
  3. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari bagian Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian);

Tambahan persyaratan bagi pemohon penggantian hilang karena keadaan kahar (force majeure):
  1. surat permohonan penggantian paspor hilang kepada Kepala Kantor Imigrasi yang berisi nama, tempat/tgl. lahir, alamat domisili, pekerjaan, dan alasan permohonan.
  2. surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang berwenang sesuai domisili yang pemohon yang menyatakan bahwa pemohon mengalami keadaan kahar.
Prosedur penggantian paspor karena hilang :
  1. Pemohon mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
  2. Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Papsor biasa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
  3. Berita acara pemeriksaan disampaikan kepada kepala kantor imigrasi oleh Pejabat Imigrasi untuk mendapatkan pertimbangan;
  4. Jika Kepala Kantor Imigrasi menyetujui penggantian Paspor biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa setelah dilakukan pembayaran biaya.

Penggantian paspor yang hilang, dilaksanakan setelah melalui Berita Acara Pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi. Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak disebabkan karena:

  1. Musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, kebanjiran dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung.
  2. Ditemukan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
  3. Ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.
(Pasal 41 Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor)
Biaya Penggantian Paspor :
Paspor biasa 48 halaman Rp350.000
Paspor biasa 48 halaman elektronik Rp650.000
Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp1.000.000 (layanan percepatan di luar biaya penerbitan Paspor).

Penggantian Paspor karena hilang atau rusak dikenakan biaya denda sebagai berikut:
1. Biaya beban paspor hilang Rp1.000.000,-
2. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar (force majeure)  Rp 0

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak dapat ditetapkan Rp 0,- (nol rupiah).
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2020 tentang Penetapan tarif nol rupiah atas layanan biaya beban Paspor hilang atau rusak karena keadaan kahar (force majeure) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).