Bagikan Halaman:

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.

Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada:
1. Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
2. anak yang lahir di Wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
4. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
6. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
7. Izin Tinggal Terbatas juga diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas pada saat kedatangan.

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas diberikan Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan berlaku sebagai Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu:
a. paling lama 2 (dua) tahun;
b. paling lama 1 (satu) tahun;
c. paling lama 6 (enam) bulan;
d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
e. paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

(2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi, kecuali untuk perpanjangan keempat dan seterusnya perpanjangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Kemigrasian.

(3) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang diberikan bagi pelajar atau mahasiswa dalam rangka keperluan pendidikan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.


Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir. 

Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.

Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diatas yang telah didaftarkan sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir, tidak diperhitungkan sebagai overstay apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu Izin Tinggalnya.

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Terbatas berakhir.



Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

(1) Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang, kecuali Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa Tinggal terbatas saat kedatangan. 

(2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas terhadap Orang Asing dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing berdasarkan permohonan. 

(3) Perpanjangan Izin tinggal terbatas Orang Asing:
a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
b. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
c. repatriasi;
d. eks warga negara Indonesia;
e. wisatawan lanjut usia mancanegara;

diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.

f. tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.

diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.

(4) Izin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut, untuk setiap kali perpanjangan diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(5) Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan bagi warga negara Taiwan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang bekerja pada Kamar Dagang dan Industri Taiwan yang berkedudukan di Wilayah Indonesia termasuk keluarganya. Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 3 (tiga) tahun.  Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. 



Persyaratan Umum:
-----------------------------
(1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data, melampirkan kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama dan surat keterangan tempat tinggal.

Persyaratan khusus :
-----------------------------


Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga :

1.Bagi penanam modal :

a. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
b. surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
c. izin usaha tetap;
d. surat izin usaha perdagangan;
e. tanda daftar perusahaan; dan
f. nomor pokok wajib pajak perusahaan;

2. Bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli :
a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
b. izin usaha tetap;
c. surat izin usaha perdagangan;
d. tanda daftar perusahaan;
e. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
f. akta pendirian perusahaan.

3. Bagi tenaga ahli di atas kapal laut, Alat Angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia :
a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
b. rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait;
c. izin usaha tetap;
d. surat izin usaha perdagangan;
e. tanda daftar perusahaan;
f. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
g. akta pendirian perusahaan.

4. Bagi yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan
a. rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan;
b. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan
c. akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.

5. Bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
a. surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;
b. surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.

6. Bagi yang mengadakan penelitian ilmiah
a. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

7. Bagi pelaku perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia. Permohonan diajukan oleh suami atau istri Orang Asing yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
b. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
c. rencana penggunaan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.

8. Bagi yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas :
a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.

9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.

10. Bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas :
a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan
c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.

11. Bagi eks warga negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :
a. bukti keterangan dari kepala perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.

12. Bagi eks warga negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia :
a. permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.

13. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia atau Penjamin dengan melampirkan juga :
a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
c. bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara :
a. surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;
c. bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;
d. bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan
e. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemakan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, bahasa Inggris; dan
c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.

14. Bagi yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing :
a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
b. rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.

15. Bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing :
a. surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
b. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

16. Bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan juga :
a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;
c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;
d. surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan
e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang tidak membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal, melalui mekanisme:
a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
f. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
g. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan cap Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
h. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
i. pemindaian dokumen selesai; dan
j. penyerahan dokumen.
Waktu proses perpanjangan izin tinggal terbatas :

1. Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

2. Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal perpanjangan Izin Tinggal Terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.