Bagikan Halaman:

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.07 Tahun 2021 tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019

Menindaklanjuti Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan lnternasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan lzin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Download Selengkapnya disini.

ISI SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA :

A. Direktur Jenderal lmigrasi :
1) Melaksanakan kebijakan pembatasan masuk Orang Asing ke wilayah Indonesia serta pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan lzin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
2) Menegaskan kebijakan sebagai berikut:

a) Pengajuan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas memerlukan:
i. Hasil Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif Covid-19 yang masih berlaku dan dapat dilakukan pengecekan melalui QR­Code;
ii. Bukti telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap;
iii. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) hari di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai protocol kesehatan;

b) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikecualikan bagi orang asing di Wilayah Indonesia yang mengajukan lzin Tinggal baru melalui persetujuan Visa;
c) Pemohon Visa Kunjungan wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau setara dihitung untuk satu penjamin dan dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awak alat angkut serta alasan kemanusiaan;
d) eVisa dengan nomor visa berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia;
e) lnformasi keaslian eVisa dapat diakses dengan memindai QR-Code dan memastikan alamat website yang dituju ke https://visa.imigrasi.go.id/

3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa, Tanda Masuk dan lzin Tinggal Keimigrasian dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


B. Atase/Staf Teknis lmigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia:
Melakukan pemberian Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan lzin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan:
1) Bukti alasan permohonan visa;
2) Hasil Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif Covid-19 yang masih berlaku dan dapat dilakukan pengecekan melalui QR-Code;
3) Bukti telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap;
4) Surat pernyataan dalam Bahasa lnggris yang menyatakan bersedia masuk karantina sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) hari di fasifitas karantina atau fasifitas pelayanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.


C. Kepala Divisi Keimigrasian:
Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemberian Tanda Masuk dan lzin Tinggal Keimigrasian dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


D. Kepala Kantor lmigrasi:
1) Orang Asing pemegang lzin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan, atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) yang berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan lzin Tinggal pada Kantor lmigrasi;
2) Orang Asing pemegang lzin Tinggal Kunjungan, lzin Tinggal Terbatas atau lzin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ Undangan dapat diberikan lzin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa;
3) Orang Asing pemegang lzin Tinggal Terbatas atau lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 2) yang akan mengajukan permohonan Visa wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor lmigrasi;
4) Pengajuan lzin Tinggal baru melalui permohonan Visa harus dilakukan sebelum lzin Tinggal berakhir, dalam hal orang asing overstay kurang dari 60 (enam puluh) hari wajib menyefesaikan pembayaran biaya beban sebelum pengajuan Visa;
5) Pemberian lzin Tinggal baru tidak dihitung sebagai overstay, sepanjang pengajuan permohonan Visa dilakukan sebelum lzin Tinggal berakhir;
6) Dalam hal Orang Asing:
a) Overstay febih dari 60 (enam puluh) hari;
b) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi; dan/atau
c) Ditolak pemberian atau perpanjangan lzin Tinggalnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dapat diberikan lzin Tinggal baru dan wajib segera meninggalkan wilayah Indonesia.


E. Kepala Kantor lmigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan lmigrasi:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian terhadap:
a) Orang Asing pemegang Visa dan lzin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan lzin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
b) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk alasan kemanusiaan;
c) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan masih berlaku;
d) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (yachter).

2) Menolak Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan bukti hasil Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif Covid-19 yang masih berlaku dan bukti telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.

6. Penutup
Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 06 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juli 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY


Download Selengkapnya Disini.
Category — Agenda Kegiatan