Bagikan Halaman:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian
Download Selengkapnya Disini.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap layanan keimigrasian dan meningkatkan kepatuhan penjamin dalam memberikan penjaminan terhadap orang asing, perlu mengatur penjaminan keimigrasian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penjamin Keimigrasian;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
5. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai keimigrasian.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oteh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 2

(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2) Orang Asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; atau
c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

(3) Kewajiban memiliki Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan, Visa kunjungan saat kedatangan, atau Visa kunjungan dalam rangka wisata;
b. Orang Asing dalam rangka penanaman modal; dan
c. Orang Asing dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian.

(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
(5) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki penanggung jawab yang terdiri atas:
a. suami atau istri warga negara Indonesia; atau
b. ayah atau ibu warga negara Indonesia.

BAB II
KRITERIA PENJAMIN

Pasal 3

(1) Penjamin terdiri atas:
a. perseorangan; dan
b. korporasi.

(2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan warga negara Indonesia.
(2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
b. bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan terakhir;
c. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
d. tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian; dan
e. berpenghasilan tetap dan/atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing.

Pasal 5

(1) Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. perusahaan perorangan;
c. yayasan;
d. perkumpulan;
e. koperasi;
f. persekutuan komanditer;
g. persekutuan firma;
h. perwakilan asing di Indonesia;
i. organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia; dan
j. instansi pemerintahan.

(2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sedang dalam sengketa hukum;
c. memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing; dan
d. aktif beroperasi.

BAB III
PENDAFTARAN PENJAMIN

Pasal 6

(1) Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
b. surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kartu tanda penduduk atau paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
d. nomor pokok wajib pajak;
e. bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
f. pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih.

Pasal 7

(1) Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan g diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan korporasi;
b. surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku atas nama pimpinan korporasi;
d. akta pendirian dan perubahan terakhir korporasi;
e. surat pengesahan badan hukum korporasi;
f. nomor pokok wajib pajak korporasi;
g. bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
h. pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan korporasi.

Pasal 8

(1) Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi;
b. surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi;
c. identitas pimpinan tertinggi; dan
d. pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan tertinggi.

PENETAPAN PENJAMIN < Pasal 9

(1) Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi serendah-rendahnya pejabat setingkat Eselon I;
b. surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. identitas pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
d. pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV
PENETAPAN PENJAMIN

Pasal 10

(1) Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
b. pembayaran biaya PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. profiling, verifikasi, pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain dan rekomendasi dari Direktorat Intelijen Keimigrasian; dan
d. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi.
(3) Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
(4) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap paling lama 2 (dua) tahun setiap kali sekali.

Pasal 11

(1) Penjaminan oleh Penjamin dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal bagi Orang Asing yang dijaminnya.
(2) Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat memberikan jaminan kepada Orang Asing paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) penjaminan.
(3) Penjaminan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir dalam hal:
a. Orang Asing yang diberikan penjaminan telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali;
b. Orang Asing yang diberikan penjaminan beralih Penjamin;
c. dicabutnya keputusan penjaminan oleh Direktur Jenderal;
d. Orang Asing yang diberikan penjaminan meninggal dunia; dan/atau
e. Penjamin meninggal dunia.

(4) Penjaminan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berakhir dalam hal:
a. dan/atau Orang Asing yang diberikan penjaminan telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali;
b. Orang Asing yang diberikan penjaminan beralih Penjamin;
c. dicabutnya keputusan penjaminan oleh Direktur Jenderal;
d. Orang Asing yang diberikan penjaminan meninggal dunia;
e. izin usaha korporasi dinyatakan telah berakhir oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
f. korporasi telah dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 12

Pedoman pendaftaran Penjamin ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENJAMIN

Pasal 13

(1) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
(2) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
a. telah habis masa berlaku lzin Tinggalnya; dan/atau
b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penjamin wajib memastikan Orang Asing yang dijaminnya:
a. tidak mengubah status menjadi pencari suaka atau pengungsi;
b. tidak menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; dan/atau
c. tidak termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penjamin wajib:
a. memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat;
b. melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya; dan
c. menghadirkan Orang Asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian.

(5) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan oleh Penjamin maka Orang Asing dibebaskan dari kewajiban pelaporan.

Pasal 14

(1) Perubahan status sipil yang wajib dilaporkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. penceraian;
e. pengakuan anak;
f. pengesahan anak;
g. pengangkatan anak;
h. perubahan nama; dan
i. perubahan status kewarganegaraan.

(2) Perubahan status keimigrasian yang wajib dilaporkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
a. penggantian Paspor;
b. rangkap jabatan;
c. alih jabatan; dan
d. alih Penjamin.

(3) Perubahan alamat yang wajib dilaporkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
a. alamat tempat tinggal Orang Asing; dan
b. alamat Penjamin.

Pasal 15

Penjamin dilarang:
a. bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan keimigrasian;
c. bersama-sama atau tidak bersama-sama menyembunyikan Orang Asing dan/atau dokumen Orang Asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian;
d. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindakan pidana keimigrasian yang dilakukan Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
e. bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN STATUS SIPIL, PERUBAHAN STATUS KEIMIGRASIAN, DAN PERUBAHAN ALAMAT OLEH PENJAMIN

Pasal 16

Pelaporan perubahan status sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perubahan status sipil.

Pasal 17

(1) Pelaporan perubahan status sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. permohonan dari Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab;
b. keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan Penjamin;
c. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
d. Izin Tinggal Orang Asing.

(2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaporan:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, juga melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua dan surat keterangan kelahiran anak;
b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, juga melampirkan surat kematian dari rumah sakit atau instansi yang berwenang;
c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, juga melampirkan buku nikah/akta perkawinan;
d. penceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, juga melampirkan akta cerai atau putusan pengadilan tentang perceraian;
e. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, juga melampirkan akta pengakuan anak atau putusan pengadilan tentang pengakuan anak;
f. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, juga melampirkan akta pengesahan anak atau putusan pengadilan tentang pengesahan anak;
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, juga melampirkan putusan pengadilan tentang pengangkatan anak;
h. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, juga melampirkan Paspor Kebangsaan;
i. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, dalam hal Orang Asing menjadi:

1. warga negara asing lainnya, juga melampirkan surat keterangan kewarganegaraan dari perwakilan negaranya;
2. warga negara Indonesia karena pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan menjadi warga negara Indonesia, juga melampirkan:
a) keputusan kewarganegaraan Indonesia; dan
b) bukti pengembalian paspor asing kepada perwakilan negara asing di Indonesia asal Orang Asing bersangkutan;
3. warga negara Indonesia bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan Indonesia, juga melampirkan:
a) surat pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia;
b) keputusan kewarganegaraan Indonesia; dan
c) bukti pengembalian paspor asing kepada perwakilan negara asing di Indonesia;
4. warga negara asing bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan asing, juga melampirkan:
a) dokumen perjalanan Republik Indonesia jika sudah memiliki;
b) surat pernyataan memilih kewarganegaraan asing;
c) fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi yang memiliki;
d) bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
e) keterangan kewarganegaraan dari perwakilan negara asing di Indonesia;

5. warga negara asing yang tidak memilih kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga melampirkan:
a) dokumen perjalanan Republik Indonesia jika sudah memiliki;
b) surat pernyataan memilih kewarganegaraan asing;
c) fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi yang memiliki; dan
d) bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 18

(1) Pelaporan perubahan status keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. permohonan dari Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab;
b. keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan Penjamin;
c. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
d. Izin Tinggal Orang Asing.

(2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaporan rangkap jabatan Orang Asing juga melampirkan rekomendasi dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan atau di bidang penanaman modal.
(3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaporan alih jabatan juga melampirkan:
a. nomor induk berusaha atau izin prinsip atau izin berusaha dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; atau
b. rekomendasi dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.

(4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaporan alih Penjamin juga melampirkan:
a. surat penjaminan dari Penjamin yang baru;
b. keterangan tidak keberatan untuk pengalihan Penjamin dalam hal Penjamin merupakan korporasi;
c. akta perkawinan atau buku nikah dalam hal terdapat perkawinan campuran;
d. kartu tanda penduduk dalam hal Penjamin merupakan warga negara Indonesia; dan
e. Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap Penjamin dalam hal Penjamin merupakan Orang Asing yang mewakili korporasi dengan jabatan setingkat direksi.

Pasal 19

(1) Pelaporan perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
b. pembayaran biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. pencetakan tanda permohonan, pengisian data, dan pemindaian dokumen; dan
d. pemutakhiran data melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.

(2) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi memberikan tanda terima atas pelaporan perubahan status sipil, perubahan status keimigrasian, dan perubahan alamat yang telah diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi menerbitkan bukti tanda pengembalian dokumen persyaratan disertai alasannya.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah penerimaan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 20

(1) Terhadap pelaporan rangkap jabatan, alih jabatan, atau alih Penjamin, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk juga melaksanakan:
a. identifikasi dan verifikasi data;
b. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; dan
c. penyampaian permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran.

(2) Penyampaian permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporan rangkap jabatan, alih jabatan, atau alih Penjamin tidak dapat diterima, Kepala Divisi Keimigrasian menerbitkan penolakan pelaporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan oleh Kepala Divisi Keimigrasian.
(4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporan rangkap jabatan, alih jabatan, atau alih Penjamin dapat diterima, Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Kepala Divisi Keimigrasian.
(5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan pelaporan rangkap jabatan, alih jabatan, atau alih Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

BAB VII
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Sanksi administratif bagi Penjamin terdiri atas:
a. peringatan tertulis.
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian hak penjaminan dari Direktur Jenderal; dan
d. pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari.
(2) Sanksi administratif pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. warga negara Indonesia yang kawin secara sah dengan Orang Asing; dan
b. Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j.

Pasal 22

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi dari direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Pasal 23

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), atau ayat (4) huruf b atau huruf c.
(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dikenakan kepada:
a. Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b;
b. Penjamin yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf d; dan/atau
c. Penjamin yang dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
(3) Penghentian hak penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:
a. Penjamin yang dijatuhi sanksi administratif berupa Pengenaan denda administratif sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
b. Penjamin yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
c. Penjamin yang dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis selama 2 (dua) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

BAB VIII
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal, atau Kantor Wilayah, atau Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban atau tidak mentaati larangan oleh Penjamin;
b. Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal; dan
(2) Direktur Jenderal menerbitkan peringatan tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikan Peringatan Tertulis secara elektronik dan/atau manual kepada Penjamin.

Pasal 25

(1) Penjatuhan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal, atau Kantor Wilayah, atau Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban atau tidak mentaati larangan oleh Penjamin;
b. Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan;
c. Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Pengenaan Denda Adminisistratif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikan Keputusan Pengenaan Denda Administratif secara elektronik dan/atau manual kepada Penjamin;
(2) Pelaksanaan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah terbitnya keputusan penjatuhan sanksi pengenaan denda.
(3) Dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, penjatuhan sanksi pengenaan denda administratif dilakukan bersamaan dengan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis yang kedua kalinya.

Pasal 26

Penjatuhan sanksi administratif berupa penghentian hak penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal, atau Kantor Wilayah, atau Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban atau tidak mentaati larangan oleh Penjamin;
b. Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Huruf a menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan; dan
c. Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Penghentian Hak Penjaminan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana pada huruf b dan menyampaikan Keputusan Penghentian Hak Penjaminan secara elektronik dan/atau manual kepada Penjamin.

Pasal 27

(1) Selain Sanksi Adminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penjamin dapat dikenakan sanksi pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari.
(2) Sanksi pembinaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Penjamin dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tidak dapat membayar denda sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 28

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak menghentikan kewajiban Penjamin untuk menjamin Orang Asing lainnya yang sedang dijaminnya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam rangka kerja sama kementerian/lembaga instansi dan perwakilan Penjaminan dapat dilakukan juga oleh:
a. perwakilan asing di Indonesia;
b. organisasi internasional non pemerintahan di Indonesia; dan/atau
c. instansi pemerintahan, yang dikecualikan dari kewajiban, larangan, sanksi, dan pemungutan biaya PNBP Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 28.

Pasal 31

Pemungutan biaya dan pengenaan denda administratif dalam Peraturan Menteri ini akan diterapkan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Penjamin yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus melakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan pendaftaran Penjamin sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Penjamin yang belum melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat melakukan penjaminan sampai dengan pemutakhiran data sebagaimana pada ayat (1) terpenuhi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


BENNY RIYANTO

Download Selengkapnya Disini.



Category — Agenda Kegiatan