Bagikan Halaman:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Download Selengkapnya Disini.

Menimbang :
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 berdampak pada perekonomian nasional;
b. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta dengan memperhatikan tingkat penyebaran Corona Virus Disease 2019 secara global, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian;
c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi negara, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
4. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
5. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
8. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
9. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
10. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
11. Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik virus COVID-19.
12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1) Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan COVID-19.
(2) Visa atau Izin Tinggal yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Visa dinas;
b. Visa diplomatik;
c. Visa kunjungan;
d. Visa tinggal terbatas;
e. Izin Tinggal dinas;
f.  Izin Tinggal diplomatik;
g. Izin Tinggal terbatas; dan
h. Izin Tinggal tetap.

(3) Selain Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya, Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC), dan pelintas batas tradisional juga dapat masuk Wilayah Indonesia.
(4) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia wajib memastikan setiap Penumpang membawa hasil RT-PCR negatif COVID-19 yang masih berlaku dan bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap.
(5) Kewajiban membawa hasil RT-PCR negatif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi awak alat angkut yang memasuki Wilayah Indonesia menggunakan kapal yacht.
(6) Kewajiban memiliki bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Orang Asing berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
(7) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan COVID-19.

Pasal 3

(1) Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan Visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Pengaturan mengenai bebas Visa diplomatik dan bebas Visa dinas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 4

(1)  Menteri dapat melarang dan menolak masuk Orang Asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran COVID-19 tinggi.
(2) Negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan informasi dari kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan COVID-19.
(3) Kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan COVID-19 memberikan informasi secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kepada Menteri mengenai suatu negara dengan tingkat penyebaran COVID-19 tinggi.

Pasal 5

(1) Permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan jenis kegiatan Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.
(3) Permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan melampirkan:
a. bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
b. surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia; dan
c. bukti kepemilikan asuransi kesehatan / asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.

(4) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara elektronik setelah dilakukan pembayaran biaya Visa dan biaya persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5) Jenis kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di Wilayah Indonesia dan belum dapat kembali ke negara asalnya dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Visa.
(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Visa kunjungan; atau
b. Visa tinggal terbatas.

(3) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara elektronik dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme:
a. pengajuan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. pembayaran biaya Visa dan biaya persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.
(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan Izin Tinggal terbatas setelah melapor paling lama 7 (tujuh) hari pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

Pasal 8

Orang Asing yang tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat menetapkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian dan alasan kemanusiaan, sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 827), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


BENNY RIYANTO

Download Selengkapnya Disini.



Category — Agenda Kegiatan