Bagikan Halaman:

Seiring dengan pertumbuhan Pulau Batam sebagai kawasan industri, pariwisata dan perdagangan, Kantor Imigrasi Batam telah berkembang menjadi kantor dengan aktifitas kerja yang cukup tinggi setiap harinya. Padahal pada awalnya tahun 1971 Kantor Imigrasi Batam masih merupakan sebuah Pos Pendaratan di Pelabuhan Batu Ampar, yang berada dalam ruang lingkup koordinasi Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Belakang Padang. Kemudian dalam perkembangannya dibentuk Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Sekupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakimn No. J.S.4/4/21 Tahun 1979 tanggal 12 Mei 1979. Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Sekupang tersebut diresmikan pada tanggal 7 April 1980 yang selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kemajuan derap pembangunan kota Batam sebagai suatu daerah yang dirancang khusus sebagai wilayah relokasi industri sekaligus merupakan pintu gerbang Indonesia di daerah segitiga Singapura-Johor-Riau (Sijori).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, wilayah kerja Kantor Imigrasi Sekupang meliputi Kota Batam dikurangi Kecamatan Belakang Padang. Karena gedung Kantor Imigrasi Sekupang yang terletak di Sekupang kondisi bangunannya sudah tidak memadai lagi, maka dilakukan perpindahan kantor ke gedung baru di Batam Centre yang kemudian diresmikan pada tanggal 30 April 1994. Pada saat itu Kantor Imigrasi Sekupang membawahi 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan wilayah kerjanya yang mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Karena semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di Pulau batam dan sekitarnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.04 Tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995, Kantor Imigrasi Sekupang penamaannya berubah menjadi Kantor Imigrasi Batam dengan wilayah kerja yang meliputi Kota Batam (dikurangi Kecamatan Belakang Padang) yang juga meliputi Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan sekitarnya. Kantor Imigrasi Batan merupakan Kantor Imigrasi dengan klasifikasi Kelas I dan wilayah kerjanya sama dan disesuaikan dengan wilayah kerja Otorita Batam. Luas Wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam jika diperinci adalah sebagai berikut :

1. Pulau Batam  : 415 km

2. Pulau Rempag  : 165,83 km

3. Pulau Galang  : 80 km

4. Pulau Galang Baru  : 32 km

Jika dijumlah keseluruhannya, maka total luas wilayah kerja Kantor Imigrasi  Batam seluruhnya adalah 715 km. Luas tersebut adalah 110% dari luas negara tetangga Singapura yang merupakan negara kota yang interaksinya paling banyak dengan Pulau Batam.

Saat ini ada lima TPI di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam, yaitu :  

1. TPI Pelabuhan Udara Hang Nadim

2. TPI Pelabuhan Laut Batu Ampar.

3. TPI Pelabuhan Laut Sekupang.

4. TPI Pelabuhan Laut Nongsa Pura.

5. TPI Pelabuhan Laut Marina Teluk Senimba.

Pada tanggal 8 Agustus 2003 telah dioperasikan Pelabuhan Laut (terminal ferry) baru di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam, yakni Pelabuhan Batam Centre. Sediannya TPI baru ini adalah pindahan dari Terminal Ferry penumpang di Batu Ampar. Hal ini merupakan realisasi pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagaimana yang telah direncanakan oleh Otorita Batam. Pelabuhan Batu Ampar diperluas dengan tujuan untuk dijadikan pelabuhan internasional khusus kontainer dan general cargo. Secara resmi pelabuhan Batam Centre belum ditetapkan sebagai TPI, namun demikian saat ini telah dioperasikan dan tengah diusulkan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Riau agar Terminal Ferry Internasional Batam Centre dapat ditetapkan sebagai TPI yang baru dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam. Apabila hal tersebut disetujui maka ada 6 TPI yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam.

Kantor Imigrasi Batam termasuk salah satu Kantor Imigrasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena kedudukannya signifikan dengan pola pengembangan dan pembangunan Pulau Batam. Oleh karena itu rangka untuk lebih memacu pengembangan kawasan terpadu Kepulauan Riau telah dilakukan pengaturan keimigrasian sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan suatu daerah industri dan wilayah usaha (“bonded warehouse”). Kantor Imigrasi Batam menjadi salah satu Kantor Imigrasi yang melaksanakan kebijakan khusus di bidang keimigrasian, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.IL.01.10 TAHUN 1998 Tentang Penetapan Seluruh Kawasan Industri Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Sebagai Kawasan Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian.

Kebijakan tersebut dikeluar-kan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pemba-ngunan di wilayah Pulau Batam yang tingkat interaksi dan hubungan dengan orang asing sangat tinggi untuk mendorong masuknya investasi dari luar negeri. Oleh karena itu terdapat beberapa fasilitas kemudahan bagi orang asing yang akan berkunjung ke wilayah tersebut. Dengan diberlakukannya keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.1L.01.10 Tahun 1998 tersebut, maka bagi para pengusaha dan pekerja asing yang melakukan kegiatan parsial-kondisional yakni kegiatan yang bersifat kerja sementara di wilayah Otorita batam dapat menggunakan fasilitas keimigrasian berupa Visa Saat Kedatangan (Visa o­n Arrival) dan Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKUBP).

Category — Profil