Bagikan Halaman:

Kuala Lumpur - Bertempat  di Westlane Place dan Armada Hotel Petaling Malaysia diselenggarakan  6th Asia Pro Bono Conference. Konferensi Pro Bono ini merupakan pertemuan dari para Pemberi Bantuan Hukum, Akademisi, Non Government Organisation, CSR Corporate Social Responsibility dan stake holder lain yang memberikan bantuan  hukum pro bono. Kegiatan diselenggarakan dari tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2017  dengan mengambil tema "Strengthening Pro Bono Culture : Unity and Diversity" . Diikuti oleh 421 peserta dari berbagai negara di Asia maupun negara lain yang mempunyai keseriusan dibidang Pro Bono.

Pro Bono sendiri adalah pemberian bantuan hukum secara gratis  tanpa memungut biaya bagi orang orang miskin.  Sebagaimana dalam pemberian bantuan hukum, dalam pemberian bantuan hukum biasa, pemberi bantuan hukum / pengacara  mendapatkan bayaran dari negara, sedangkan dalam pemberian bantuan hukum secara Pro Bono, pemberi bantuan hukum /  pengacara sama sekali tidak menerima bayaran.

"Pro bono dalam prakteknya dilakukan secara bervariasi di berbagai negara. Praktek Pro Bono antara lain melingkupi layanan litigasi, layanan  non litigasi, maupun pemberian pelatihan bagi masyarakat miskin.
Dari kegiatan yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini diharapkan bisa menjadi sharing informasi, sharing pengetahuan dan munculnya ide ide baru dari pemberi bantuan hukum dalam kegiatan Pro Bono." demikian  disampaikan George Varughese President of The Malaysia Bar mewakili tuan rumah dalam acara Opening Ceremony.

Pertemuan peetemuan pendahuluan sebelum konferensi dilakukan diantaranya dengan Asosiasi bantuan hukum Singapura dan melakukan visit ke Kantor Asosiasi bantuan hukum Malaysia.

Bekerjasama dengan USAID Indonesia sebagai pendukung acara,  Konferensi Pro Bono  diikuti oleh 20 orang peserta dipimpin oleh Haru Tamtomo (Staff Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi). Kementerian hukum dan ham diwakili oleh Dwi Rahayu Eka setyowati (Kepala bagian Kerjasama LN), Constantinus Kristomo (Kepala bagian Penyuluhan Hukum BPHN) dan Fajar Sulaiman Tamam (Atase Hukum Malaysia)  **(yay2017)

Sumber: kemenkumham.go.id