Bagikan Halaman:

Pulau Batam yang berlokasi strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya sebagai daerah yang rawan dengan Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO). Sulitnya mencari pekerjaan dan iming-iming upah yang besar membuat banyak orang beramai-ramai bekerja ke luar negeri, ada yang dengan melalui prosedur namun tidak sedikit yang tidak melalui prosedur. Mereka yang bekerja diluar negeri tanpa melalui prosedur yang berlaku kerap kali menjadi korban TPPO. Dengan menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan pelaku TPPO berupaya mengelabui petugas meloloskan korban mereka agar dapat memperoleh paspor dan dapat bekerja ke luar negeri meskipun tidak melalui prosedur yang resmi.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, sebagai instansi yang berwenang menyikapi hal ini dengan memperketat prosedur pemberian paspor kepada pemohon. Feddy M.Pasya selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam menyampaikan "Setiap permohonan yang diajukan akan dilakukan penelitan dan pendalaman terhadap kabsahan dokumen yang dipersyaratkan, guna menekan angka TPPO dengan tetap mengedepankan aspek Pelayanan Prima", ujarnya.

Dalam kasus tertentu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam juga melakukan verifikasi keabsahan dokumen kepada instansi terkait yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Tahap ini tentunya akan memperlambat proses penyelesaian paspor, namun hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan serta integritas paspor itu sendiri. TPPO sudah menjadi isu nasional dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan banyak upaya guna menekan korban TPPO salah satunya adalah dengan menginstruksikan agar seluruh kantor Imigrasi di Indonesia memperketat pengawasan terhadap dokumen yang dipersyaratkan dan bekerja sama dengan instansi lain dalam hal verifikasi dokumen yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor. "Kami mengharapkan kepada masyarakat Batam serta wilayah lain di seluruh Indonesia agar tidak mudah terbujuk dengan ajakan bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi tanpa melalui prosedur yang benar, karena dikhawatirkan menjadi korban perdagangan orang. Mari kita bersama-sama perangi kejahatan ini", ucap Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian menutup keterangannya.